Jakarta. Dianpos.Onlime.|Dua serikat pekerja di PT Transportasi Jakarta resmi melayangkan surat kepada Direksi. Mereka meminta penjelasan terbuka terkait rencana pembentukan anak perusahaan dengan sistem swakelola dan dampaknya terhadap ribuan karyawan.
Surat dengan nomor *09/SPPTI/IX/KSBNIKEUBA-KSBSI/2026* dan *86/A PUK SPTI/IX/2026* dikirim oleh Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) dan Serikat Pekerja Pramudi TransJakarta (SPPTJ).
Intinya satu: pekerja minta kejelasan sebelum kebijakan jalan.
Isu Utama: Status Karyawan dan Masa Kerja
Fokus terbesar ada pada nasib karyawan eksisting. Hingga kini belum ada dialog resmi dari manajemen terkait skema penempatan pekerja jika anak usaha benar-benar dibentuk.
*Pandu Apriyanto*, Ketua PUK FSPTI-KSPSI TransJakarta, menegaskan hal ini harus segera dijawab.
> “Kami menyoroti belum adanya dialog resmi terkait bagaimana penempatan karyawan eksisting ke depannya. Ini harus dijelaskan secara terbuka karena menyangkut masa depan dan kepastian kerja para karyawan,” ujar Pandu.
Menurut serikat, jika karyawan eksisting diangkat jadi pegawai tetap di entitas baru, maka masa kerja sebelumnya wajib diakui penuh. Bentuk pengakuannya harus jelas lewat *Surat Keterangan Masa Kerja*.
> “Jangan sampai pekerja yang sudah bertahun-tahun mengabdi dianggap tenaga kerja baru hanya karena ada perubahan struktur perusahaan,” tegas Pandu.
Tuntutan Jika Terjadi PHK
Serikat juga menyampaikan skenario terburuk. Apabila pembentukan anak perusahaan berujung pada PHK, maka mereka menuntut kompensasi.
> “Apabila sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, kami mengajukan tuntutan kompensasi sebesar lima kali PMTK,” kata Pandu.
Tuntutan ini disebut sebagai bentuk perlindungan agar pekerja tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.
Surat tersebut juga ditandatangani oleh *Arif Nur Surachmad*, Ketua SPPTJ.
Kenapa Ini Penting?
TransJakarta bukan perusahaan biasa. Ini adalah layanan publik milik Pemprov Jakarta yang dipakai jutaan warga setiap hari.
Setiap perubahan struktur, pola kerja, atau pembentukan entitas baru pasti berdampak luas. Bukan hanya ke internal, tapi juga ke kualitas layanan dan kepercayaan publik.
Serikat pekerja mengaku tidak menolak perubahan. Tapi perubahan harus transparan, punya dasar jelas, dan tidak mengorbankan hak pekerja.
> “Kami berharap manajemen memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab permasalahan, langkah penyelesaian, serta perkiraan waktunya,” tulis serikat dalam suratnya.
Ujian Transparansi Manajemen*
Minimnya informasi selama ini justru memicu spekulasi di kalangan pekerja. Padahal hubungan industrial yang sehat dibangun lewat dialog, bukan setelah masalah jadi polemik.
Kini bola ada di tangan Direksi TransJakarta.
Apakah akan dibuka ruang pertemuan dan dialog dengan serikat?
Atau persoalan ini akan dibiarkan menggantung?
Publik dan ribuan pekerja sedang menunggu jawaban.
Red