KARAWANG.DIANPOS.ONLINE.| — Kekhawatiran dan Kecurigaan Melanda Warga Desa Sindangmulya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang terkait proyek rehabilitasi atau pembangunan di SDN Sindangmulya II. Papan informasi proyek yang wajib dipasang di lokasi pekerjaan diduga tidak mencantumkan keterbukaan anggaran, sehingga memicu pertanyaan besar masyarakat tentang transparansi penggunaan uang negara. Minggu, 16 - 08 - 2026
Lokasi proyek, sekolah SDN Sindangmulya II
Alamat: Dusun Ciampel, RT 02 RW 01, Desa Sindangmulya,Kecamatan,Kutawaluya, Kabupaten. Karawang, Masalah: Papan informasi proyek tidak memuat nilai anggaran dan rincian pendanaan
Berdasarkan pantauan di lokasi proyek, papan informasi yang dipasang di area sekolah tidak mencantumkan data krusial yang wajib diketahui publik. Kolom nilai anggaran, sumber dana, serta rincian biaya diduga dibiarkan kosong atau tidak jelas informasinya. Hal ini dianggap melanggar prinsip keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap proyek pemerintah memajang rincian anggaran agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan uang rakyat.
"Ini kan uang negara, uang rakyat. Wajar kalau kami ingin tahu berapa nilainya, dari mana sumbernya, dan untuk apa saja digunakan. Tapi di papan proyeknya tidak tertulis jelas," keluh salah satu warga setempat.
Ketiadaan informasi anggaran ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Warga khawatir ketidaktransparanan ini menjadi pintu masuk penyimpangan, kebocoran anggaran, hingga praktik yang merugikan kepentingan publik
Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah — baik APBD maupun APBN — wajib memasang papan informasi proyek yang memuat setidaknya:
- Nilai total anggaran proyek
- Sumber pendanaan (APBD/APBN)
- Masa pelaksanaan pekerjaan,
- Pengawas/penanggung jawab teknis
Keterbukaan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Tanpa informasi tersebut, pengawasan oleh masyarakat menjadi mustahil dan proyek berjalan dalam ketidakjelasan.
Saat awak media mengintrogasi warga setempat curiga kejanggalan beberapa hal:
1. Segera lengkapi papan informasi dengan nilai anggaran dan rincian pendanaan secara jelas dan lengkap;
2. Pihak pelaksana dan Disdikbud Karawang memberikan penjelasan resmi mengapa informasi anggaran tidak dipajang;
3. Dilakukan pengecekan independen untuk memastikan anggaran digunakan sesuai spesifikasi dan tidak ada penyimpangan;
4. Transparansi penuh agar masyarakat dapat mengawasi setiap tahapan pelaksanaan proyek.
"Kami tidak menuduh apa-apa, tapi kami berhak tahu. Ini sekolah anak-anak kami, dan ini uang rakyat. Harus jelas, harus terbuka," tegas warga lainnya.
Keterbukaan, informasi adalah kunci dari akuntabilitas publik. Proyek pendidikan yang menyangkut fasilitas anak-anak seharusnya menjadi teladan transparansi, bukan justru menjadi yang paling tertutup. Masyarakat berharap pihak terkait segera merespons dan melengkapi informasi yang kurang, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Tim