GERMAS UNGKAP: Kritik Rocky Gerung terhadap Era Jokowi Harus Menjadi Momentum Membongkar Dugaan Penyimpangan Kekuasaan

DIAN POS - Kabar Aktual

Selamat Berkunjung Dilaman - DIAN POS - Kabar Aktual

GERMAS UNGKAP: Kritik Rocky Gerung terhadap Era Jokowi Harus Menjadi Momentum Membongkar Dugaan Penyimpangan Kekuasaan

Minggu, 15 November 2026, November 15, 2026

 


JAKARTA. DIANPOS. ONLINE.| – Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang selama ini dikenal kritis terhadap kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian publik. Kritik tersebut menyentuh sejumlah persoalan serius, mulai dari etika politik, kebijakan pembangunan, demokrasi hingga dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan kekuasaan.


Rocky Gerung pernah menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menyebut adanya potensi korupsi kebijakan apabila keputusan pemerintah terbukti merugikan negara dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang semestinya.


Menanggapi berbagai kritik tersebut, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (GERMAS UNGKAP), Ade Julhaidir, CFLE, menegaskan bahwa kritik terhadap mantan pejabat negara tidak boleh berhenti sebatas perdebatan politik.


Menurut Ade Julhaidir, setiap kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat dan keuangan negara harus dievaluasi secara terbuka, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.


"GERMAS UNGKAP memandang kritik Rocky Gerung sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara menindaklanjuti setiap persoalan dengan pemeriksaan yang transparan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegas Ade Julhaidir.


UNGKAP Minta Hukum Tidak Tumpul ke Penguasa


Ade Julhaidir menilai bahwa Indonesia tidak boleh membangun budaya politik yang menempatkan mantan pejabat maupun pejabat aktif sebagai pihak yang sulit disentuh hukum.


Apabila terdapat laporan, indikasi, dokumen, maupun bukti mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, atau pelanggaran hukum selama pemerintahan sebelumnya, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara profesional.


Menurutnya, jabatan presiden bukanlah jaminan seseorang terbebas dari pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.


"Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi polemik dan perdebatan, sementara substansi persoalan tidak pernah mendapatkan kejelasan. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.


GERMAS UNGKAP Tegaskan Fungsi Kontrol Sosial


Sebagai organisasi gerakan masyarakat yang berfokus pada pemantauan kebijakan dan aturan publik, GERMAS UNGKAP menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan, baik pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan saat ini.


Ade Julhaidir juga mengingatkan bahwa kritik terhadap Jokowi bukan berarti memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemerintahan yang sedang berjalan.


Setiap pemerintahan wajib diawasi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan masyarakat.


"UNGKAP bukan alat kepentingan politik siapa pun. Kami berdiri untuk kepentingan masyarakat, mengawal kebijakan publik, menyuarakan kebenaran, serta mendorong transparansi dan keadilan. Jika ada penyimpangan, harus diungkap. Jika ada bukti pelanggaran, harus diproses sesuai hukum," tutup Ade Julhaidir.


Red

TerPopuler