KARAWANG.DIANPOS.ONLINE.| – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Karawang menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat yang dinilai ingkar janji. Hingga pertengahan November 2026, dinas terkait belum juga menyerahkan data rincian jumlah kasus pencemaran lingkungan periode 2025 hingga November 2026 sebagaimana yang telah disepakati.
Keterlambatan penyerahan data tersebut memicu kekecewaan di kalangan organisasi jurnalis tersebut. Pasalnya, komitmen penyerahan data merupakan hasil kesepakatan dalam audiensi resmi antara DPD APPI Karawang dan pihak DLHK pada Selasa (3/11/2026) lalu.
Dalam pertemuan yang diterima oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Peraturan Lingkungan DLHK Karawang, Luky Mantara Dwi Putra, jajaran DPD APPI awalnya meminta keterbukaan informasi mengenai daftar nama perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan di wilayah Karawang baik yang ditangani oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Namun, pihak DLHK menolak membeberkan identitas perusahaan-perusahaan tersebut dengan dalih khawatir melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai jalan tengah, DLHK berjanji hanya akan menyerahkan data angka atau rincian jumlah kasusnya saja tanpa mencantumkan nama perusahaan, paling lambat pada Jumat (6/11/2026).
Ketua DPD APPI Karawang, Daman Huri, menegaskan bahwa hingga batas waktu tersebut terlewati lebih sepekan, data yang dijanjikan tak kunjung diterima pihaknya.
"Saya menyayangkan janji yang molor dari DLHK. Kalau dihitung, molornya sudah lebih satu pekan dari waktu yang dijanjikan akan diberikan secepatnya," ujar Daman Huri dalam keterangannya, minggu (15/11/2026).
Lebih lanjut, Daman menilai kebijakan DLHK yang menutup-nutupi identitas perusahaan pelanggar lingkungan justru menghambat fungsi kontrol sosial insan pers. Menurutnya, keterbukaan data sangat penting agar publik dapat bersinergi mengawal penegakan hukum lingkungan di lapangan.
"Sebenarnya jurnalis yang tergabung dalam DPD APPI dan publik berhak tahu soal perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Tapi kalau nama perusahaan yang mencemari lingkungan ditutupi, tentunya pengawasan publik tidak bisa maksimal," tegasnya.
Selain menagih realisasi data jumlah kasus, Daman juga mendesak DLHK Karawang memberikan penjelasan hukum yang spesifik terkait dasar aturan yang melarang pengungkapan identitas perusahaan pelanggar lingkungan kepada publik.
"Undang-undang yang mana yang dilanggar jika disebutkan? Kalau memang merujuk pada UU ITE, pasal dan ayat berapa? Silakan sampaikan secara jelas kepada publik" pungkas Daman.
Res
