KARAWANG DIANPOS. ONLINE. Wajah pendidikan di Kabupaten Karawang kembali tercoreng oleh dugaan buruknya tata kelola manajerial dan transparansi anggaran di tingkat satuan pendidikan. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Karawang Barat. Kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan, terkesan kumuh, serta banyaknya fasilitas yang rusak berbanding terbalik dengan kucuran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang seharusnya mengalokasikan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras).
Lebih ironis lagi, upaya konfirmasi dan keterbukaan informasi publik justru membentur tembok tebal birokrasi. Kepala SMPN 8 Karawang Barat dinilai sangat sulit ditemui oleh awak media maupun pihak yang berkepentingan untuk dimintai keterangan terkait kondisi sekolah dan serapan anggaran pemeliharaan tersebut.
Berdasarkan pantauan langsung di lingkungan SMPN 8 Karawang Barat, sejumlah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) tampak luput dari perawatan rutin. Dinding-dinding ruang kelas dan koridor terlihat kusam, cat yang mengelupas, serta beberapa bagian plafon dan fasilitas sanitasi yang rusak dan tidak terawat. Lingkungan sekolah secara keseluruhan memberikan kesan kumuh, jauh dari standar lingkungan belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
Padahal, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah merupakan komponen wajib yang telah diatur secara tegas dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOSP. Dalam regulasi pengelolaan dana BOSP (sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP), satuan pendidikan memiliki alokasi yang jelas—termasuk batas maksimal hingga 20 persen yang dapat dan harus dimanfaatkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu/jendela, serta perawatan sanitasi.
Melihat kondisi fisik SMPN 8 Karawang Barat saat ini, muncul dugaan kuat bahwa alokasi anggaran sarpras tersebut tidak terserap secara optimal, atau bahkan tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Jika anggaran tersedia namun fisik sekolah dibiarkan rusak dan kumuh, publik berhak mempertanyakan ke mana larinya pos anggaran pemeliharaan tersebut.
Upaya untuk melakukan klarifikasi berimbang (cover both sides) terkait dugaan tidak terserapnya anggaran sarpras dan kondisi sekolah yang kumuh menemui jalan buntu. Kepala SMPN 8 Karawang Barat berulang kali tidak berada di tempat saat jam kerja, dan pihak staf sekolah terkesan menutup akses komunikasi dengan alasan agenda dinas luar yang tidak jelas.
Sikap tertutup dan sulitnya pimpinan satuan pendidikan ditemui ini bukan sekadar persoalan etika birokrasi, melainkan berpotensi melanggar sejumlah payung hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Sekolah negeri merupakan badan publik yang operasionalnya dibiayai oleh anggaran negara (APBN/APBD). Sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU KIP, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, termasuk pengelolaan anggaran dana BOS/BOSP. Menghindari konfirmasi dan menutup akses informasi terkait penggunaan dana publik adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang pendidikan, Kepala Sekolah terikat pada asas profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas (Pasal 4). Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dan informasi yang layak kepada masyarakat serta tidak boleh bersikap abai terhadap kondisi fasilitas publik yang menjadi tanggung jawabnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Membiarkan sekolah dalam kondisi kumuh dan rusak sama saja dengan merampas hak siswa untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang layak.
Permendikbudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOSP & Prinsip Akuntabilitas Dana BOSP dikelola berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana BOSP wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dianggarkan maupun yang tidak terserap, serta wajib mempublikasikan realisasi penggunaan dana secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah atau sistem yang dapat diakses publik.
Desakan Evaluasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang
Fenomena "hilangnya" Kepala SMPN 8 Karawang Barat dari radar konfirmasi serta buruknya perawatan fisik sekolah ini menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Karawang. Jika dibiarkan, hal ini akan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat terkait adanya dugaan maladministrasi hingga penyimpangan anggaran.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, serta Inspektorat Daerah, didesak untuk tidak tutup mata. Diperlukan audit menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOSP SMPN 8 Karawang Barat, khususnya pada pos belanja pemeliharaan sarana dan prasarana.
Selain audit anggaran, Disdikpora Karawang juga diminta mengevaluasi kinerja manajerial Kepala SMPN 8 Karawang Barat. Pemimpin sekolah seharusnya menjadi teladan dalam kedisiplinan, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kenyamanan belajar siswa bukan justru bersembunyi di balik meja birokrasi saat fasilitas sekolahnya kian memprihatinkan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus berupaya menghubungi Kepala SMPN 8 Karawang Barat maupun pihak Disdikpora Kabupaten Karawang guna mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(wahyu/Iyus)