Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Iman yang berada di kecamatan sukaresmi cianjur kembali menjadi sorotan tajam publik. Sikap tertutup dan terkesan menghindari transparansi ditunjukkan oleh pihak pengelola saat sejumlah awak media mendatangi lokasi untuk melakukan konfirmasi terkait pengelolaan dan legalitas lembaga pendidikan formal non-formal tersebut.
Ketika wartawan mencoba menemui pengelola untuk meminta penjelasan, pihak PKBM Nurul Iman justru bungkam dan enggan menemui media secara langsung. Melalui alasan klasik yang terkesan dicari-cari, pengelola mengklaim tengah sibuk mengurus pamberkasan Izin Operasional (IO) lembaga.
Sikap menghindar ini memicu kecurigaan besar. Pasalnya, PKBM Nurul Iman diketahui sudah lama beroperasional menjalankan kegiatan belajar mengajar dan bahkan secara aktif menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial di tengah masyarakat: Bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan non-formal sudah berjalan dan menikmati dana BOS bernilai besar dari negara, namun legalitas mendasar seperti Izin Operasional masih dalam tahap pembentukan?
Tak berhenti di situ, dugaan keterlibatan praktik penyimpangan semakin menguat setelah beredar pernyataan yang menyebutkan bahwa pengurusan Izin Operasional PKBM tersebut membutuhkan alokasi dana dan biaya yang sangat fantastis. Pernyataan ini dinilai sebagai upaya mencari pembenaran sekaligus indikasi kuat adanya praktik tidak wajar di balik tata kelola PKBM Nurul Iman.
Tindakan menghindar dari awak media yang menjalankan fungsi kontrol sosial hanya makin mempertegas kesan adanya hal yang disembunyikan oleh pengelola. Publik dan para pemangku kepentingan mendesak Dinas Pendidikan serta pihak berwenang untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, baik terkait keabsahan Izin Operasional maupun transparansi penggunaan Dana BOS di PKBM Nurul Iman ( Red)