KARAWANG.DIANPOS.ONLINE.| Komisi pemilihan umum Kabupaten Karawang mengadakan rapat evaluasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil Bupati tahun 2024,acara digelar di aula KPU Karawang pada hari Jumat 21 Pebruari 2025.
Rapat evaluasi tahapan Pemilukada yang di hadiri oleh perwakilan partai dan Kesbangpol,serta dari aparatur kepolisian dan para tamu undangan perwakilan dari organisasi media masing-masing,dan awak media.
Dalam sesi wawancara ketua KPU"Marri Fitriyana memaparkan,Tujuan dari diselenggarakannya hari ini KPU Kabupaten Karawang menggelar acara evaluasi tahapan pemilihan baik pemilihan Gubernur maupun Pilkada Bupati dan wakil bupati Karawang tahun 2024 ini di maksudkan untuk mendapatkan input,saran dan masukan baik dari startkholder terkait pemerintah daerah daerah,polres, kejaksaan kodim dan juga lembaga lainnya.
"terutama dari lembaga sesama penyelenggara, Bawaslu kemudian juga dari peserta pemilu dan pemilihan partai politik dan juga rekan-rekan media, ini memang untuk menerima kesalahan masukan selama proses tahapan Pilkada yang begitu panjang dari mulai tahapan kelahiran daftar pemilih rekrutmen gitu kan sampai di tahapan kampanye dana kampanye dan juga tahapan rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih.
semua proses tahapan tentunya sudah kita lalui bersama dan pihak teman-teman rekan media juga pasti menyaksikan secara langsung di setiap proses tahapan itu tidak ada hal yang tidak kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media Dan ini juga tadi ada beberapa saran masukan yang disampaikan kepada kami baik di setiap tahapan dan juga apresiasi dan juga ucapan terima kasih tentunya kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang ini berjalan dengan lancar sukses dan juga tidak ada sengketa menjadi bukti bahwa kerjasama antara kita semua seluruh elemen penting ini untuk menciptakan rasa aman dan rakyat gembira.
Terselenggara dengan baik itu kan tidak hanya bisa dilakukan oleh apa itu saja tapi juga oleh seluruh pihak lain stakeholder supaya pemerintah daerah dari pihak kepolisian,kejaksaan, kodim dan juga lembaga lainnya serta juga Bawaslu,tutur ketua KPU.
(Red)